Pemburu Liar di Aceh di Hukum Cambuk

hukuman cambuk

Pemburu Liar di Aceh di Hukum Cambuk

Pemburu Liar di Aceh di Hukum Cambuk – Pelaku kejahatan lingkungan dan perburuan satwa liar di Aceh kini terancam dicambuk 100 kali berdasarkan ketentuan dalam qanun baru yang disahkan akhir pekan lalu.

Berbeda dengan qanun lain yang disahkan oleh parlemen Aceh yang biasanya kerap memicu pro dan kontra. Qanun Pengelolaan Satwa Liar yang disahkan lalu ini sepi dari penolakan warga Aceh.

Nurzahri, mantan Ketua Komisi II DPRA periode lalu sekaligus inisiator qanun ini mengklaim ini merupakan qanun paling aspiratif.

Qanun yang terdiri dari 42 pasal ini mengatur pengelolaan satwa liar dan habitatnya di kawasan hutan yang berada di wilayah Aceh.

Aturan ini melarang warga menangkap, menjerat, memperdagangkan satwa liar. Yang dilindungi dari kawasan hutan Aceh baik dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk lain.

Warga juga dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak habitat satwa liar, memasang jerat, meletakan racun hingga mencemari sumber air minum satwa liar.

Pelaku pelanggaran diatas terancam dikenakan hukuman khas Qanun Aceh. Yakni cambuk sebanyak 100 kali atau denda 1.000 gram emas atau setara Rp 700 juta.

Nurzahri mengatakan cambuk ini adalah hukuman tambahan selain pelaku juga akan dikenakan hukuman pidana nasional dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

“Kita melihat ini solusi alternatif untuk IDN Poker Apk menciptakan efek jera. Tidak cuma bagi pelaku tapi juga masyarakat.” kata Nurzahri kepada ABC Indonesia.

Hukuman Pemburu Liar

Qanun cambuk bagi pemburu satwa liar:

  • Qanun Pengelolaan Satwa Liar disahkan 27 September 2019 dan akan berlaku Januari 2020 mendatang
  • Aturan ini melarang warga menangkap, menjerat, memperdagangkan satwa liar dari kawasan hutan di Aceh
  • Pelaku pelanggaran ini akan dikenakan hukuman tambahan berupa cambukk 100 kali atau denda 1000 gram

“Karena hukuman cambuk dilakukan terbuka masyarakat bisa tahu dan mengenali pelaku. ”

“Selama ini pelaku perburuan satwa jarang terekspose mereka diadili di kota, jadi warga tidak tahu kasusnya. Padahal pelaku banyak penduduk setempat.”

“Kalau dengan dihukum cambuk otomatis masyarakat yang ada di sekitar hutan itu bisa mengenali pelaku.”

“Jadi ketika nanti dia selesai menjalani hukuman masyarakat akan waspada kalau dia lalu lalang lagi di sekitar hutan dan bisa melapor ke pihak berwajib.” katanya.

Nurzahri menambahkan ancaman hukuman cambuk ini juga berlaku bagi pejabat yang lalai mengeluarkan izin atau membiarkan terjadinya kejahatan perburuan satwa liar.

Sumber : detik.com